GLORIA

GEOMAR Library Ocean Research Information Access

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
  • 1
    Online Resource
    Online Resource
    Universitas PGRI Madiun ; 2017
    In:  Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5, No. 1 ( 2017-04-29), p. 64-
    In: Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Madiun, Vol. 5, No. 1 ( 2017-04-29), p. 64-
    Abstract: 〈 p 〉 〈 em 〉 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan serta faktor penyebab 〈 /em 〉 〈 em 〉 munculnya 〈 /em 〉 〈 em 〉 radikalisme di Indonesia ditinjau dari sudut pandang sosiologi kewarganegaraan dan cara mengatasi munculnya radikalisme dalam masyarakat. 〈 /em 〉 〈 /p 〉 〈 p 〉 〈 em 〉 Jenis penelitian 〈 /em 〉 〈 em 〉 ini adalah 〈 /em 〉 〈 em 〉 deksriktif kualitatif, dengan menggunakan metode analisis isi. 〈 /em 〉 〈 em 〉 . Subjek dalam penelitian ini adalah isi berita pada media massa, media online maupun buku. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai Radikalisme di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Sedangkan analisis data adalah dengan mengorganisasikanm data dan pengelolaan data tersebut. langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan olah data tersebut. 〈 /em 〉 〈 /p 〉 〈 p 〉 〈 em 〉 Hasil Penelitian ini adalah awal munculnya gerakan radikalisme di Indonesia karena persoalan kesenjangan-kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, bahkan politik. Sebuah bukti bahwa radikalisme ini muncul karena kegagalan negara Indonesia memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD RI 1945. Negara Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang mengakibatkan munculnya kesenjangan-kesenjangan sosial. Oleh Karena itu, perlu perbaikkan kesejahteraan masyarakat sehingga radikalisme agama mampu di cegah sedini mungkin. 〈 /em 〉 〈 /p 〉
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2579-5740 , 2302-433X
    Language: Unknown
    Publisher: Universitas PGRI Madiun
    Publication Date: 2017
    Location Call Number Limitation Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 2
    Online Resource
    Online Resource
    Universitas Merdeka Malang ; 2022
    In:  Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 13, No. 2 ( 2022-08-01), p. 155-163
    In: Jurnal Cakrawala Hukum, Universitas Merdeka Malang, Vol. 13, No. 2 ( 2022-08-01), p. 155-163
    Abstract: This study aims to reconstruct the "reluctant" cultural view and minimize the level of gratification in the ULP employees of the Batu City Government. The method used is empirical research, with the research location being the Batu City Government Procurement Service Unit. The results of this study are activities carried out by making slogans for Batu City Government ULP employees who read the anti-Gratification slogan and categorize the culture of shame as positive and negative. Next, is the design of a blueprint for the Batu City Government ULP code of ethics, carried out through a Focus Group Discussion. The discussion in this study shows that 90% of ULP officials in the Batu City Government still do not understand gratification and do not yet have a draft code of ethics that regulates ULP in the Batu City Government, primarily through the education provided by the leadership. Therefore, it is essential that this research and should be carried out by implementing the above results can reduce the crime of gratification in Indonesia.How to cite item: Mulyono, GP., Nahuddin, YE., Faradina, L, Cahyani, SI., (2022). Reconstruction of cultural views of 'reluctant' prevents criminal acts of gratification. Jurnal Cakrawala Hukum, 13(2). 154-163. doi:10.26905/idjch.v13i2.7965.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2598-6538 , 2356-4962
    Language: Unknown
    Publisher: Universitas Merdeka Malang
    Publication Date: 2022
    Location Call Number Limitation Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 3
    Online Resource
    Online Resource
    Universitas Merdeka Malang ; 2023
    In:  Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 14, No. 2 ( 2023-08-27), p. 167-176
    In: Jurnal Cakrawala Hukum, Universitas Merdeka Malang, Vol. 14, No. 2 ( 2023-08-27), p. 167-176
    Abstract: The substance of the Job Creation Act in Indonesia covers all areas of law. This paper only examines the elements of labor law, especially those related to guaranteeing legal rights for labor fishermen in Indonesia. This research is based on legal problems where the legal relationship between fishermen and labor fishermen is from the point of view of the Job Creation Act, so the ultimate goal of this research is to explain the guarantee of labor fishermen's rights. The approach used in this research is normative juridical by collecting data collection tools in the form of normative literacy studies related to these problems. The working relationship between owner and labor fishermen is legal because all these jobs contain elements of an employment relationship. The type of work agreement made between owner fishermen and labor fishermen is a verbal agreement. The legal consequence is that the rights of labor fishermen after the termination of employment are not granted due to the low position of labor fishermen. All workers, especially labor fishermen, should accept the rights in the Job Creation Law.How to cite item: Budiastanti, Dhaniar Eka, Galih Puji Mulyono, Dewi Ayu Rahayu, Bintang Ulya Kharisma, and Selvi Andriani. “Normative Problems Guaranteeing the Rights of Labor Fishermen in the Job Creation Law.” Jurnal Cakrawala Hukum 14 no. 2 (2023): 167-176. DOI: doi.org/10.26905/idjch.v14i2.10864.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2598-6538 , 2356-4962
    Language: Unknown
    Publisher: Universitas Merdeka Malang
    Publication Date: 2023
    Location Call Number Limitation Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 4
    Online Resource
    Online Resource
    Universitas Islam Malang ; 2020
    In:  Yurispruden Vol. 3, No. 1 ( 2020-01-31), p. 12-
    In: Yurispruden, Universitas Islam Malang, Vol. 3, No. 1 ( 2020-01-31), p. 12-
    Abstract: Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat sejak lahir pada diri siapa saja, tanpa memandang perbedaan identitas apapun, termasuk perbedaan orientasi seksual dan identitas gender. Namun pada kenyataannya, di berbagai belahan dunia, kelompok interseks, terutama kelompok LGBT terus mengalami diskriminasi dan perlakuan kekerasan, karena perbedaan mereka. Tidak terkecuali di Indonesia, keberadaan serta hak-hak dari kaum LGBT masih dipandang sebelah mata, dan dalam beberapa kasus mereka diperlakukan secara tidak adil, bahkan di mata hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dengan Pancasila, yang pada hakikatnya menjunjung tinggi keadilan dan Hak Asasi Manusia. Tulisan ini bertujuan untuk membahas fenomena LGBT melalui perspektif hukum dan HAM, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menghormati hak-hak orang lain secara adil dan agar pemerintah lebih adil dalam memperlakukan masyarakatnya, tanpa memandang orientasi seksual maupun identitas gender.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2614-3992 , 2614-3852
    Language: Unknown
    Publisher: Universitas Islam Malang
    Publication Date: 2020
    Location Call Number Limitation Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 5
    Online Resource
    Online Resource
    Universitas Merdeka Malang ; 2017
    In:  Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 8, No. 1 ( 2017-04-01)
    In: Jurnal Cakrawala Hukum, Universitas Merdeka Malang, Vol. 8, No. 1 ( 2017-04-01)
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2598-6538 , 2356-4962
    Language: Unknown
    Publisher: Universitas Merdeka Malang
    Publication Date: 2017
    Location Call Number Limitation Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 6
    Online Resource
    Online Resource
    Universitas Merdeka Malang ; 2017
    In:  Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 8, No. 2 ( 2017-12-28)
    In: Jurnal Cakrawala Hukum, Universitas Merdeka Malang, Vol. 8, No. 2 ( 2017-12-28)
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2598-6538 , 2356-4962
    Language: Unknown
    Publisher: Universitas Merdeka Malang
    Publication Date: 2017
    Location Call Number Limitation Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 7
    Online Resource
    Online Resource
    Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP) ; 2016
    In:  LAW REFORM Vol. 12, No. 1 ( 2016-03-31), p. 1-
    In: LAW REFORM, Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), Vol. 12, No. 1 ( 2016-03-31), p. 1-
    Abstract: Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dilaksanakan menggunakan sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan narapidana. Kondisi kelebihan penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana di lembaga pemasyarakatan, keadaan tersebut dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal). Strategi pembinaan dalam upaya mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan saat ini masih belum maksimal. Kajian komparasi terhadap upaya mengurangi kepadatan narapidana dengan model Good Time Allowance di negara asing antara lain dalam undang-undang negara Wyoming (AS), Republik Filipina, Montana (AS). Model Good Time Allowance adalah pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik, dapat memberikan motivasi kepada narapidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik untuk berkomitmen menjadi baik dengan penghargaan pengurangan masa menjalani pidana.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2580-8508 , 1858-4810
    Language: Unknown
    Publisher: Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)
    Publication Date: 2016
    Location Call Number Limitation Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 8
    Online Resource
    Online Resource
    Universitas Islam Sultan Agung ; 2022
    In:  Jurnal Akta Vol. 9, No. 4 ( 2022-12-15), p. 412-
    In: Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 9, No. 4 ( 2022-12-15), p. 412-
    Abstract: The modern rule of law is a basic concept in every government activity. In the development of state administration, government activities are no longer just implementing laws as described in the trias politica concept, but also attaching the authority to make regulations, a decision that is regulating as a legal forum for policies issued. This study aims to analyze the legal position of the head of service/agency regulations that have been used in the administration of local government. The research method used is legal research with a statue approach, and a conceptual approach. The result of this research is that the regulation of the head of the service/agency does not have a position in the legislation as intended in the Act. This study is a normative juridical study, which is aimed at examining legal principles, legal systematics, research on vertical and horizontal synchronization, legal comparisons, and legal history. The result of this research is that the regulation of the head of the service/agency that administers the regional government does not have a legal position in the hierarchy of laws and regulations as regulated in the Act. Material and formal regulations of the head of service/agency are not legal products that contain rageling material. The regulation issued as a form of discretion by the head of the service/agency should only be in the form of a circular letter.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2581-2114 , 2406-9426
    URL: Issue
    Language: Unknown
    Publisher: Universitas Islam Sultan Agung
    Publication Date: 2022
    Location Call Number Limitation Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 9
    Online Resource
    Online Resource
    Universitas Merdeka Malang ; 2022
    In:  Bhirawa Law Journal Vol. 3, No. 1 ( 2022-05-27), p. 58-64
    In: Bhirawa Law Journal, Universitas Merdeka Malang, Vol. 3, No. 1 ( 2022-05-27), p. 58-64
    Abstract: Technological advances are starting to make great progress in the world of health, especially for some diseases for which a cure has been found. For example, by seeking new treatments by transplanting several organs in the body. However, in practice the method of treatment with human organ transplantation is not easy to do, considering that the available organs are still very few compared to the needs of human organs. This causes the high price of human organs which should not be commercialized and many people take this opportunity to fulfill their financial needs by trading human organs. One of the laws that prohibits organ trafficking is Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The provisions regarding the prohibition are contained in the formulation of Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, and Article 7 in the law.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2775-2070 , 2775-4464
    Language: Unknown
    Publisher: Universitas Merdeka Malang
    Publication Date: 2022
    Location Call Number Limitation Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 10
    Online Resource
    Online Resource
    Universitas Merdeka Malang ; 2023
    In:  Bhirawa Law Journal Vol. 4, No. 1 ( 2023-08-15), p. 78-86
    In: Bhirawa Law Journal, Universitas Merdeka Malang, Vol. 4, No. 1 ( 2023-08-15), p. 78-86
    Abstract: The development of technology for implementing E-Commerce where Gojek as a Food Delivery Service Provider Application through its partners, namely drivers, problems often arise related to canceling food orders by consumers in the Cash On Delivery (COD) payment method in E-commerce transactions. This study contains a formulation of the problem regarding legal protection for gojek drivers against canceling food orders by consumers with the cash on delivery payment method. Based on the results of research on the legal protection of Gojek drivers against canceling food orders by consumers with the Cash On Delivery payment method where food orders have entered the merchant, payments to restaurants will be deducted from the Gojek balance or payments in cash directly by drivers to merchants. then that is where the end point of the limit for canceling orders by consumers which, if done, will result in default and Article 1243 of the Civil Code applies. So to protect the rights of drivers for canceling food orders by consumers with the cash on delivery payment method and based on the article above, drivers can file civil lawsuits against consumers who have defaulted.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2775-2070 , 2775-4464
    Language: Unknown
    Publisher: Universitas Merdeka Malang
    Publication Date: 2023
    Location Call Number Limitation Availability
    BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...